INAKINI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara merombak jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik 17 pejabat baru. Penataan mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pelantikan tersebut dilakukan untuk memperkuat jajaran Kemenkeu dalam mengejar target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir tahun, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.
Dari 17 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 orang berasal dari DJP, satu orang dari DJBC, dan tiga orang dari Sekretariat KSSK.
Suahasil meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan melakukan konsolidasi di unit masing-masing.
“Kita harus segera menyelesaikan seluruh target-target 2026, APBN 2026, dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027 yang telah ditetapkan oleh DPR dan sebentar lagi moga-moga menjadi undang-undang,” kata Suahasil di kantor pusat DJP, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Suahasil juga menyebut Kemenkeu kini memiliki formasi lengkap tiga wakil menteri keuangan yang akan mendukung pelaksanaan tugas hingga akhir tahun. Ketiganya adalah Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholis Ibnu Aman.
Penataan Organisasi DJP
Penataan terbesar dilakukan di lingkungan DJP. Kemenkeu menuntaskan perubahan organisasi DJP yang telah disiapkan sejak 2024 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025.
Suahasil memutuskan menyelesaikan penataan organisasi tersebut pada 5 Oktober 2026 daripada memperpanjang prosesnya selama satu tahun lagi.
Selain pelantikan 17 pejabat, penataan organisasi DJP juga diikuti pengambilan sumpah terhadap 1.437 pejabat dan pegawai di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 30 pejabat administrator, 1.014 pejabat pengawas, dan 393 pejabat fungsional.
“Supaya tidak ada lagi pertanyaan mengenai penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil.
Penataan juga dilakukan di Sekretariat KSSK. Kemenkeu melengkapi jajaran tersebut dengan tiga pejabat setingkat eselon II yang masing-masing mewakili Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Sementara itu, di lingkungan DJBC, Sunaryo dipercaya memimpin Kantor Wilayah Bea Cukai Bali. Wilayah kerja kantor tersebut mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Setelah penataan jajaran tersebut, Suahasil meminta seluruh unit Kemenkeu, baik di pusat maupun daerah, segera melakukan konsolidasi. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh target APBN 2026 dapat diselesaikan.
Suahasil menegaskan, penyelesaian target APBN 2026 harus berjalan beriringan dengan persiapan APBN 2027.
“Selamat bekerja semuanya, kita tuntaskan pekerjaan kita 2026 dan kita siapkan 2027,” pungkasnya.
