INAKINI.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar untuk Kabupaten Samosir, Sumatra Utara pada 2026. Anggaran ini difokuskan untuk penataan kawasan kumuh serta perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas permukiman. Program ini juga diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya masyarakat di Kabupaten Samosir,” kata Maruarar Sirait di Kabupaten Samosir pada Rabu (25/3/2026).
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp11,5 miliar digunakan untuk penataan kawasan kumuh pada 25 titik lokasi. Sementara Rp11,1 miliar sisanya dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan sebanyak 556 unit rumah.
Kedua program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan aman.
Selain perbaikan fisik hunian, program ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis alokasi anggaran ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Peningkatan kualitas hunian ini diharapkan mampu mendukung kesejahteraan warga di Kabupaten Samosir.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan hunian menjadi bagian penting mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penyediaan rumah layak merupakan langkah konkret menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hashim menilai lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dapat berdampak langsung pada kualitas kesehatan anak. Karena itu, program pembangunan rumah layak juga menjadi bagian dari upaya menekan kasus stunting di Indonesia.
“Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian yang layak, kita tahu lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Karena kesehatan anak-anak terganggu,” kata Hashim.
