INAKINI.COM – Pemerintah menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Namun, dari sejumlah opsi yang disusun, pemerintah menilai skenario pemberangkatan jemaah dengan berbagai langkah mitigasi menjadi pilihan paling realistis untuk diterapkan.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha mengatakan hingga kini pemerintah masih fokus pada persiapan haji yang hampir rampung. Persiapan operasional telah mencapai sekitar 95%, sementara proses pemvisaan jemaah telah mencapai 97%.
Artinya, hampir 200.000 calon jemaah haji Indonesia sudah mengantongi visa untuk berangkat ke Arab Saudi.
“Kami terus memantau perkembangan eskalasi di kawasan Timur Tengah dan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi serta perwakilan Indonesia di sana. Namun, hingga saat ini fokus pemerintah tetap pada persiapan pemberangkatan jemaah,” tutur Ichsan Marsha pada Kamis (12/3/2026).
Pemerintah menyusun tiga skenario untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi keamanan di kawasan.
Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah haji dengan sejumlah langkah mitigasi keamanan. Opsi ini mencakup penyesuaian operasional penerbangan, termasuk kemungkinan pengalihan rute untuk menghindari wilayah yang terdampak konflik seperti Irak, Suriah, atau Iran.
Dalam skema ini, jalur penerbangan bisa dialihkan melalui koridor selatan, misalnya melewati wilayah udara India hingga Afrika. Pemerintah juga menjajaki diplomasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan koridor penerbangan yang aman bagi jemaah haji Indonesia.
Skenario kedua adalah pemerintah Indonesia menunda pemberangkatan jemaah meski Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji, apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan.
Adapun skenario ketiga adalah penghentian sementara penyelenggaraan haji jika pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup atau menunda ibadah haji tahun 2026.
Kendati demikian, Ichsan Marsha menegaskan pemerintah masih optimistis ibadah haji tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ia menilai situasi di Arab Saudi hingga kini masih aman dan terkendali.
“Kami terus berkoordinasi dengan otoritas Saudi dan Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini situasi masih kondusif dan kami berharap eskalasi konflik dapat mereda sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan haji,” tuturnya.
Jika skenario pertama yang dijalankan, dampaknya kemungkinan hanya pada aspek operasional, terutama penerbangan yang bisa menjadi lebih panjang karena perubahan rute. Namun, pemerintah menegaskan upaya tersebut tidak akan membebani jemaah.
“Kami sedang memitigasi berbagai kemungkinan operasional, termasuk penerbangan yang mungkin lebih lama. Prinsipnya kami berupaya agar tidak ada tambahan beban bagi jemaah,” ungkap Ichsan Marsha.
Sebaliknya, jika terjadi penundaan keberangkatan, pemerintah akan menyiapkan skema mitigasi lanjutan. Salah satunya dengan memprioritaskan keberangkatan jemaah yang tertunda pada musim haji berikutnya.
Pengalaman serupa pernah terjadi saat pandemi Covid-19 pada 2022 ketika kuota jemaah Indonesia dipangkas hingga 50% dan dibatasi usia maksimal 65 tahun.
Pemerintah akan memastikan kebijakan yang diambil nantinya berlaku secara kolektif bagi seluruh jemaah. Berbeda dengan ibadah umrah yang memberi opsi bagi calon jemaah untuk berangkat atau menunda perjalanan, kebijakan haji akan ditetapkan secara nasional oleh pemerintah.
“Pemerintah harus menghadirkan kepastian bagi jemaah karena penyelenggaraan haji berada langsung di bawah perlindungan negara,” kata Ichsan Marsha.
Dengan tingkat kesiapan yang hampir penuh, pemerintah berharap skenario pemberangkatan tetap dapat dijalankan sehingga jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
