INAKINI.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera untuk periode 2025 hingga 2028 mencapai hampir Rp74 triliun.
“Sebagai informasi, dari hasil rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) kami yang sedang dibahas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025 sampai dengan 2028 adalah hampir 74 triliun,” ujar Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa (27/1/2026).
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian untuk Provinsi Aceh sebesar Rp39,89 triliun, Sumatera Utara Rp15,21 triliun, dan Sumatera Barat Rp18,88 triliun.
Dody Hanggodo mengatakan, pada 2025 ini sudah terealisasi anggaran tanggap darurat sebesar Rp576 miliar, dan pada tahun anggaran 2026 ini Kementerian PU masih memerlukan anggaran untuk tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun. Sementara untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya yaitu sebesar Rp24,55 triliun di tahun 2026.
“Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 yaitu sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun,” katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako (BPNT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan besaran anggaran tersebut untuk periode triwulan pertama 2026 di tiga provinsi, yang saat ini dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir.
Menurut dia, mekanisme penyaluran bansos pada periode ini masih akan disalurkan melalui dua jalur, yakni perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kemensos mengkonfirmasi bahwa penyaluran bantuan sosial reguler secara keseluruhan akan dimulai pada Februari, sebagaimana target yang dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian beberapa waktu lalu di Jakarta.
