INAKINI.COM – Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota DPR yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Gerindra juga menginstruksikan seluruh anggota fraksinya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono pada Minggu (31/8/2025).
Budisatrio Djiwandono memerintahkan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Budisatrio Djiwandono juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Budisatrio Djiwandono.
Wakil ketua DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.
“Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya.
Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) juga mendukung penghentian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan keputusan ini diambil untuk menjaga empati terhadap kondisi rakyat dan mendorong kinerja dewan yang lebih baik.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said Abdullah pada Sabtu (30/8/2025).
Said Abdullah menyebut tunjangan berlebihan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat yang masih sulit.
“Apabila setiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” ujarnya.
Said Abdullah juga menilai tunjangan perumahan seharusnya disesuaikan dengan kinerja anggota dewan. Apabila kinerja buruk, tunjangan tidak layak diberikan.
“Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk memiliki sense of krisis,” kata Said Abdullah.
