INAKINI.COM – Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini telah memanfaatkan berbagai layanan digital dengan banyaknya aplikasi. Hal ini membuktikan pemerintah berupaya memberikan layanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi.
Disisi lain, Menkeu mengeluhkan banyaknya aplikasi yang digunakan Kementerian/Lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru menciptakan ketidakefisienan.
“Bayangkan kita punya 400 ribu aplikasi dan juga 24 ribu (aplikasi kementerian/lembaga), kemudian setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri,” ungkap Sri Mulyani pada rangkaian side event G20 di Nusa Dua Bali pada Senin (11/7).
Menkeu mengungkapkan, puluhan ribu aplikasi yang dimiliki pemerintah ini tak hanya menimbulkan ketidakefisienan, tetapi juga pemborosan. Sri Mulyani pun mendorong dilakukannya integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien.
Selain itu, transformasi tersebut juga diharapkan dapat menghemat belanja operasional pemerintah.
Selain masalah banyaknya aplikasi, Sri Mulyani juga mengeluhkan masih banyaknya terjadi peretasan pada situs pemerintah. Ia pun menekankan perlunya peningkatan keamanan siber bersamaan dengan dilakukannya transformasi integrasi aplikasi pemerintah.
Sri Mulyani pun menyatakan siap mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kementerian Kominfo) untuk melakukan transformasi pada ribuan aplikasi pemerintah ini, terutama dari sisi fiskal.
Menurut dia, dukungan Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) terhadap upaya transformasi digital selama ini telah ditunjukkan melalui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kementerian Kominfo). Berbeda dengan anggaran kementerian lain yang dipangkas pada tahun pertama pandemi, Kementerian Kominfo justru mendapatkan alokasi tambahan anggaran.
“Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) tidak dipotong, bahkan ditambah. Sejak 2020 sampai 2022 naik, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada tahun 2022,” kata Sri Mulyani.
Dukungan anggaran kepada Kominfo tersebut untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Ia menyebut, saat ini masih ada puluhan ribu desa dan kelurahan, ratusan ribu sekolah dan ribuan puskesmas yang belum terhubung internet.
“Kami akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi ekonomi, pemerintah, dan masyarakat menjadi digital,” kata Sri Mulyani.
Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani juga menyebut ada sekitar 24.400 aplikasi yang tersebar di satuan kerja pemerintahan saat ini. Ribuan aplikasi tersebut bekerja sendiri-sendiri.
“Bahkan di setiap K/L atau pemda, masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda disetiap sub unitnya. Ini sangat tidak efisien sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi, atau paling tidak cukup delapan aplikasi saja,” ungkap Menkominfo.
Johnny G. Plate menyebut, pihaknya kini secara bertahap menonaktifkan aplikasi-aplikasi tersebut. Ia menyebut, langkah ini dapat menghemat puluhan triliun anggaran negara tetapi membutuhkan dukungan fiskal.
