INAKINI.COM – Pelantikan Kepala Otoritas IKN Baru sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sehingga proses pemindahan Ibu Kota Negara secara resmi telah pindah. Namun, proses dari pemindahan status ibu kota tersebut tidak secepat yang dibayangkan. Sehingga Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan meninggalkan DKI Jakarta begitu saja meskipun dalam waktu ke depan Ibu Kota Negara dipindahkan ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Menurut Presiden sendiri ada pembangunan secara bersamaan antara IKN dan juga pemerintah masih membuka peluang uintuk memperbaiki kawasan DKI Jakarta.
Baca Juga : Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Laporkan SPT Tahunan
Dilansir dari pernyataan Jokowi di dalam rapat terbatas pembahasan IKN bersamaan dengan para menteri di Istana Negara, Jakarta Kamis (10/3/2022) menyatakan bahwa Jakarta pun masih perlu diperbaiki dan bukan ditinggalkan. Sehingga tidak perlu ada persepsi bahwa pemindahan ibukota ke Nusantara diartikan meninggalkan Jakarta.
Jakarta masih menjadi pusat ekonomi Indonesia karena itu 58 persen produk domestik bruto berpusat di Pulau Jawa.
Selain itu Jokowi juga meneruskan bahwa pemindahan ibu kota masih berkaitan dengan masalah ketimpangan populasi yang mana 56 persen penduduk Indonesia sendiri masih berada di Pulau Jawa sajsa.
Sehingga ada komunikasi dari semua elemen hingga akhirnya ada arti pemindahan yang benar-benar diperhitungkan. Pada kesempatan yang sama Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk bisa mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN terutama yang berada di kawasan inti pemerintahan.
Lihat Juga : Penumpang KA Jarak Jauh Tak Perlu Antigen/PCR, Cek Syaratnya!
