Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 berada di antara 5,1 hingga 5,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021, yakni 5,7 persen dari PDB.
“Tahun 2021, anggaran dirancang dengan defisit 5,7 persen. Tetapi karena pemulihan yang kuat serta dari pendapatan dan ledakan komoditas, kami memperkirakan defisit akan antara 5,1 hingga 5,4 persen, jauh lebih rendah dari yang kami rancang sebelumnya,†kata Sri Mulyani secara daring dalam The E-launch of The World Bank Indonesia Economic Prospects Report pada Kamis (16/12).
Sementara, untuk tahun 2022, Menkeu mengatakan bahwa defisit dirancang pada level 4,8 persen dari PDB. Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor.
“Desain ini belum memperhitungkan beberapa reformasi di bidang perpajakan dan sisi fiskal,†ujar Menkeu.
Dengan desain tersebut, pemerintah akan terus bekerja makin baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Menkeu meyakini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama di masa pandemi COVID-19. APBN tahun 2022 akan mendukung proses pemulihan dengan memprioritaskan belanja untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial.
“Mudah-mudahan, tingkat pertumbuhan akan pulih di atas 5 persen. Dalam APBN 2022, kami menempatkan 5,2 persen untuk pertumbuhan ekonomi hingga 2022,†kata Menkeu.
