Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada Kamis (9/12) dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali.
Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers menyampaikan, “Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.
Jadi ini akan diterjemahkan dalam agenda finance track dimana kita akan memproyeksikan masalah atau lingkungan pada tahun 2022 yang akan sangat menantang.
Terdapat enam agenda prioritas yang diangkat dalam agenda finance track Presidensi G20 Indonesia.
1) Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan.
Menkeu menyadari semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,†ungkap Menkeu.
2) Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.
Dalam area ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak Covid-19 yang mempengaruhi sektor rill termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.
3) Penguatan sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia.
4) Keuangan berkelanjutan dimana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.
5) Peningkatan sistem keuangan yang inklusif
Menkeu mengungkapkan, agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
6) Agenda prioritas finance track adalah perpajakan internasional.
Bagaimana kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,†pungkas Menkeu.
Selain fokus pada 6 agenda prioritas, Indonesia juga akan melanjutkan beberapa LEGACY ISSUES yang sudah ada, diantaranya:
- Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global
- Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN)
- Meningkatkan Arus Modal
- Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives)
- Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan
- Memperkuat pengelolaan dan transparansi utang
- Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif
- Optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank pembangunan multilateral (MDBs)
- Memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi
- Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika
Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang.
Pembahasan Jalur Keuangan/Finance Track akan melibatkan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, serta pimpinan sejumlah organisasi internasional dan regional.
