Mempersiapkan hari libur Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi Covid 19 ternyata tidak mudah. Pemerintah telah menggodok sejumlah aturan baru untuk bisa menghadapi kondisi libur Nataru agar tidak menciptakan kluster baru. Maka dari itu ada beberapa larangan dan juga pembatasan dalam menghadapi Nataru nanti, agar tidak terjadi gelombang ketiga Covid 19.
Segala rancangan utama dari beberapa peraturan untuk menghadapi Nataru sendiri telah banyak dirancang dengan mempertimbangkan banyak aspek. Maka dari itu ada kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mempersiapkan aktivitas di Nataru agar tidak terjadi masalah.
Strategi Pemerintah Hadapi Libur Nataru
Dalam mendukung segala upaya untuk bisa mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid 19 memang perlu rancangan lebih matang. Dari sini, Pemerintah telah memberi strategi terbaik untuk hadapi libur Nataru seperti berikut ini.
Pelarangan Cuti Bagi ASN/ POLRI/TNI dan Karyawan BUMN
Pada langkah pertama ataupun aturan pertama Pemerintah telah merancang pelarangan cuti dalam menghadapi libur Nataru. Sehingga bagi ASN dan PNS hingga karyawan BUMN maupun swasta diharapkan tidak mengambil ataupun libur pada tanggal 24 Desember 2021 sampai awal tahun 2022.
Dari aturan tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas pada hari Nataru sehingga tidak menimbulkan resiko terjadinya penularan lebih luas dari masa pandemi Covid 19.
Memperlakukan PPKM Level 3 di Seluruh Indonesia
Seperti pada informasi sebelumnya, Pemerintah sendiri telah memberi aturan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Dari peraturan tersebut bertujuan untuk memberi pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik.
Pembatasan Perjalanan di Seluruh Akses Transportasi
Secara langsung Pemerintah juga memberi peraturan ketat terhadap penyesuaian syarat bepergian yang kemudian diatur dalam surat edaran Satgas ataupun Kemenhub terbaru. Dari peratura satu ini memberi jaminan orang bepergian dan benar-benar sehat dan terproteksi.
Pengawasan ke Lingkungan Komunitas
Beberapa bagian penting dalam menjangkau semua aspek pengawasan ke lingkungan komunitas mampu memberi tujuan untuk diterapkan dan mencegah terjadinya klaster kasus baru. Hal ini juga memberi panduan ke masyarakat untuk memperketat kembali protokol kesehatan di lingkungan RT dan RW.
