Dana bantuan sosial atau Bansos diperuntukkan bagi masyarakat kecil dengan profesi dan pendapatan di bawah rata-rata. Jumlah penerima dana bansos saat ini terus bertambah seiring dengan dampak dari pandemi Covid 19.
Namun, dari pernyataan resmi Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi pernyataan ada sekitar 31 ribu aparatur sippil negara (ASN) terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) ataupun Penerima Keluarga Harapan (PKH).
Risma sendiri telah menghitung data terbaru mengenai jumlah ASN yang terindikasi menerima dana Bansos tersebut yang sudah diserahkan ke pihak BKN ataupun Badan Kepegawaian Negara dengan total mencapai 31.624.
Tentu jumlah tersebut menjadi satu kekhawatiran sendiri dimana dana masih dinikmati oleh ASN yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
Risma juga menjelaskan kembali dari proses membuat data tersebut dilakukan bersama pada saat proses validasi data penerima Bansos secara berkala. Dari data angka 31 ribu tersebut sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya adalan pensiunan yang sebenarnya masih tidak boileh menerima bansos.
Profesi ASN yang menerima dana bansos tersebut memiliki latar belakang seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lainnya. Pihak Risma sudah memberi semua data ke BKN untuk scanning data kependudukan sehingga ada proses pengecekan apakah semua angka dari 31 ribu tersebut adalah PNS ataupun bukan. Dan ternyata betul semua data 31 ribu tersebut adalah para ASN.
Dari pihak Risma sendiri menyatakan pihak ASN sebenarnya tidak menerima bansos, sehignga dari kriteria yang sudah diterapkan oleh Kemensos sendiri dengan standar pendapatan bulanan tidak tetap.
Apalagi ASN sudah jelas sudah mendapat gaji langsung dari pemerintah sehingga dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. Nantinya dari semua data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk proses verifikasi ulang dan bisa ditindaklanjuti.
Risma sendiri berharap dari pihak Pemda segera memberi respon agar Kemensos bisa terus membuka data baru dan secara berkala ada pembuatan data valid untuk bisa memberi berbagai macam dana bantuan sosial lebih tepat sasaran.
