Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan adanya korupsi dari tumpukan utang USD 2,2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Benar KPK telah menerima aduan dimaksud. Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri pada Rabu (29/9)
Ali mengatakan verifikasi tetap dilakukan meski pelapornya adalah Menteri. Verifikasi itu dibutuhkan untuk mendalami dugaan yang dilaporkan masuk ke ranah KPK atau tidak.
Tindakan Erick merupakan hasil dari kerja sama KPK dengan BUMN. Kedua instansi itu sudah sepakat membuat sistem kuat terkait pelaporan dugaan korupsi.
“Sistem ini memungkinkan masyarakat dapat melaporkan aduannya dengan cepat, mudah, dan tetap terjamin kerahasiaan identitasnya,” kata Ali.
Lembaga Antikorupsi meminta masyarakat membantu jika menemukan dugaan laporan yang sama. Identitasnya akan dijamin tidak diketahui meski yang melapor pegawai BUMN.
“Dengan identifikasi yang cermat kami harap masyarakat menjadi lebih paham kapan saat harus lapor dan kapan saat harus melakukan upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Belakangan ini, Erick Thohir mengungkapkan perusahaan negara yang terlilit utang jumbo yang diduga kuat akibat praktik korupsi, satu per satu pun diungkap.
Sejak tahun 2019, Krakatau Steel tengah melakukan restrukturisasi utang senilai Rp 31 triliun. Utang masa lalu disinyalir dikarenakan adanya tindakan korupsi.
“Krakatau Steel itu punya utang USD 2 miliar, salah satunya investasi USD 850 juta. Itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi,” beber Erick dalam webinar, Selasa (28/9).
